Bawaslu Kota Pekanbaru Ikuti Rapat koordinasi Divisi Hukum Humas dan Data Informasi

Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pekanbaru, Kamis.12 Agustus 2021 mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi  Divisi Hukum Humas dan Data Informasi melalui sambungan daring. Rapat Dibuka langsung oleh  Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Riau, Dona Donora dan dihadiri Oleh KORDIV Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Prov.Riau , Amirrudin Sijaya serta di ikuti oleh peserta rapat yang berasal dari Pimpinan dan Staf Bawaslu/Kab Kota se Prov.Riau.Untuk Kota Pekanbaru, rapat dihadiri Oleh KORDIV Hukum, Data dan Informasi Fitri Heriyanti bersama satu orang staf yang membawahi PPID.

 

Rapat yang di agendakan membicarakan tentang perkembangan PPID dan JDIH ini, membahas sejumlah hal pokok, diantaranya terkait teknis pengelolaan PPID dan pengimputan Data Produk Hukum kedalam sistem JDIH Bawaslu. Dalam sambutan nya KABAG Jukum, Humas dan Datin prov.Riau, Dona Donora menyampaikan akah pentingnya Bawaslu Kab/Kota untuk mulai mempersiapkan diri menghadapi penilaian kinerja PPID di tahun mendatang. ” Untuk tahun ini mungkin tidak ada penilaian PPID dari Pusat, namun Bawaslu Kab/Kota harus mulai dari sekarang mempersiapkan pengelolan PPID yang baik agar di saat mendekati waktu penilaian tidak terburu buru. juga keterwakilan tiap devisi menjadi hal yang mutlak, agar memudahkan dalam penyusunan KIP ” ujar Dona.

Hal senada juga disampaikan KORDIV  Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Prov.Riau , Amirrudin Sijaya, ” tujuan PPID ini di buat adalah untuk mempermudah, mempercepat  penyimpanan dan pencarian dokumen jika sewaktu waktu di butuhkan, sehingga perlu adanya koordinasi dari setiap Pimpinan Bawaslu Bab/Kota bersama Staf yang telah tergabung dalam Tim  KIP untuk merumuskan teknis pengelolaan PPID yang baik, ujar amir.

Dalam rapat tersebut Bawaslu Prov.Riau memberikan gambaran teknis pengelolaan PPID dan JDIH di Bawaslu Prov.Riau agar sistem yang telah di terapkan di Bawaslu Prov.Riau dapat di duplikasikan di Bawaslu kab/Kota. ” kita akan terus mencari dan membuat sistem yang memudahkan dalam pengelolan informasi, yang tentunya tidak menguras anggran” tambah Dona.

Sejumlah peserta rapat memberikan masukan kepada Bawaslu Prov.Riau diantaranya usulan untuk memberikan pemahaman lebih  kepada seluruh pengelola PPID di tingkat kab/Kota agar tidak timbulnya tumpang tindih tugas pokok dalam pelayanan data informasi. Usulan lainnya juga di sampaikan Bawaslu Kota Pekanbaru agar di buatnya sebuah sistem informasi terpusat yang memudahkan dalam pengelolaan data dan informasi di tingkat kab/kota.

Rapat yang berlangsung selama dua jam tersebut, di tutup oleh KORDIV  Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Prov.Riau , Amirrudin Sijaya. Amir berpesan kepada seluruh peserta rapat agar menindak lanjuti hasil rapat yang memungkinkan untuk segera di realisasikan  dan tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi Covid 19.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bawaslu Kota Pekanbaru Ikuti Rapat koordinasi Divisi Hukum Humas dan Data Informasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kembali ke Atas