Bawaslu Pekanbaru Dalami Etika dan Integritas Kepemimpinan Penyelenggara Pemilu

Pekanbaru - Bawaslu Kota Pekanbaru mengikuti kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 dengan materi “Etika dan Integritas Electoral Leadership: Penguatan Akuntabilitas Kelembagaan”. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu RI tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Ferdy, S.IP., bersama Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru Misbah Ibrahim, S.H., Reni Purba, S.Pd., Raja Inal Dalimunthe, S.H., dan Taufik Hidayat, S.I.Kom. Materi disampaikan oleh Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si., Guru Besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Bawaslu RI periode 2012–2017 dan Ketua DKPP periode 2020–2022.

Dalam pemaparannya, narasumber menekankan bahwa kepemimpinan penyelenggara pemilu tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan teknis dan pemahaman terhadap peraturan. Setiap penyelenggara juga perlu memiliki landasan moral, etika, dan integritas dalam menjalankan kewenangan. Hal tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan tidak memihak.

Materi juga menguraikan lima prinsip utama kepemimpinan berintegritas, yaitu menghormati hukum, bersikap netral dan tidak memihak, transparan, tepat dan akurat, serta memprioritaskan pelayanan kepada pemilih. Kelima prinsip tersebut saling berkaitan dan menjadi pedoman dalam setiap tindakan maupun keputusan penyelenggara pemilu.

Selain itu, peserta diajak memahami pentingnya mewujudkan netralitas dalam perilaku sehari-hari, termasuk dalam penggunaan media sosial, komunikasi, hubungan sosial, dan aktivitas pribadi. Penyelenggara pemilu juga harus menghindari konflik kepentingan, menolak pemberian atau fasilitas yang berpotensi memengaruhi independensi, serta memastikan setiap keputusan didasarkan pada fakta dan ketentuan hukum.

Aspek transparansi dan akuntabilitas turut menjadi pembahasan penting. Penyelenggara pemilu harus mampu menjelaskan dasar dan alasan setiap keputusan, menyediakan informasi sesuai ketentuan, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangannya. Di sisi lain, pelayanan kepada pemilih harus memperhatikan kenyamanan, aksesibilitas, dan kesetaraan agar setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan maupun diskriminasi.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Pekanbaru diharapkan semakin memperkuat pemahaman mengenai etika kepemimpinan, integritas, dan akuntabilitas kelembagaan. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting bagi jajaran pengawas pemilu untuk menjaga kepercayaan masyarakat, bekerja secara profesional, serta memastikan kepentingan publik dan kualitas demokrasi tetap menjadi prioritas dalam pelaksanaan tugas pengawasan.