Diskusi Demokrasi: Mahasiswa dan Bawaslu Bahas Bahaya Politik Uang

Pekanbaru - Bawaslu Kota Pekanbaru melaksanakan kegiatan diskusi konsolidasi demokrasi sebagai upaya memperkuat penyelenggaraan Pemilihan Umum di luar tahapan. Kegiatan yang berlangsung di Aula Dekranasda Kota Pekanbaru ini diikuti oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) dalam suasana dialog yang terbuka, interaktif, dan penuh keakraban, Rabu (28/01/2026).

Diskusi mengangkat tema “Politik Uang dalam Pemilu” sebagai bentuk edukasi kepada generasi muda mengenai dampak praktik politik uang terhadap kualitas demokrasi. Melalui forum ini, mahasiswa diajak memahami pentingnya peran masyarakat, khususnya kalangan akademisi, dalam menjaga integritas pemilu.

Dalam sesi dialog, mahasiswa UMRI menyampaikan pandangan kritis bahwa praktik politik uang tidak hanya merugikan pihak tertentu, tetapi juga mencederai esensi demokrasi. Politik uang dinilai berpotensi menghambat lahirnya pemimpin yang berintegritas karena proses kompetisi tidak lagi bertumpu pada gagasan dan kapasitas.

Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi UMRI, Gita, menyampaikan keprihatinan mahasiswa terhadap masih ditemukannya praktik politik uang dalam pemilu. Ia berharap terdapat penguatan regulasi dan langkah pencegahan yang lebih tegas agar praktik tersebut dapat diminimalkan.

Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru, Reni Purba, menjelaskan bahwa kegiatan konsolidasi demokrasi di luar tahapan merupakan ruang strategis untuk membangun kesadaran publik secara berkelanjutan. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa menjadi elemen penting dalam memperkuat pengawasan partisipatif.

“Partisipasi masyarakat, khususnya mahasiswa, sangat penting dalam mencegah praktik politik uang. Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri, sehingga keterlibatan publik menjadi kunci dalam menjaga pemilu yang berintegritas,” ujar Reni.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Pekanbaru berharap dialog dengan kalangan mahasiswa dapat terus berlanjut sebagai bagian dari penguatan literasi demokrasi. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjaga pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas, baik di luar tahapan maupun saat tahapan pemilu berlangsung.