Evaluasi PDPB Triwulan I, Bawaslu Riau Tekankan Penguatan Koordinasi dan Dokumentasi

Pekanbaru – Bawaslu Kota Pekanbaru mengikuti kegiatan Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026 yang diselenggarakan di Aula Bawaslu Provinsi Riau. Kegiatan tersebut diikuti oleh pimpinan Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi Riau beserta staf yang membidangi pengawasan, Jumat (31/7/2026).

Berdasarkan keterangan yang dihimpun oleh Staf Humas Bawaslu Kota Pekanbaru, Bawaslu Kota Pekanbaru diwakili oleh Anggota Misbah Ibrahim, Reni Purba, Raja Inal Dalimunthe, dan Taufik Hidayat. Evaluasi ini menjadi forum untuk mengukur pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sekaligus menyusun langkah-langkah perbaikan sebagai bagian dari persiapan menghadapi tahapan Pemilu mendatang.

Kegiatan dibuka oleh Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Alnofrizal, yang menekankan bahwa masa non-tahapan pemilu harus dimanfaatkan secara optimal untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan, memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan.

"Masa non-tahapan merupakan momentum bagi jajaran Bawaslu untuk melakukan evaluasi, belajar dari pengalaman pengawasan yang telah dilaksanakan, serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, penguatan publikasi melalui media sosial juga harus menjadi perhatian bersama karena masyarakat kini sangat bergantung pada media digital untuk memperoleh informasi. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan ruang digital secara optimal guna menjaga eksistensi kelembagaan sekaligus meningkatkan edukasi kepemiluan kepada masyarakat," ujar Alnofrizal.

Selanjutnya, Anggota Bawaslu Provinsi Riau Amirrudin Sijaya menyampaikan bahwa keberhasilan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sangat bergantung pada sinergi seluruh pihak, termasuk partai politik. Ia mengingatkan agar jajaran Bawaslu kabupaten/kota terus membangun komunikasi aktif dengan partai politik sehingga setiap masukan maupun perubahan data dapat menjadi bagian dari proses pengawasan yang berkelanjutan.

"Pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan memerlukan komitmen dan koordinasi yang kuat dari seluruh pihak, termasuk partai politik. Bawaslu harus memastikan setiap masukan dan data yang disampaikan dapat menjadi bahan pengawasan dan perbaikan. Karena itu, jajaran Bawaslu kabupaten/kota diharapkan aktif mengingatkan partai politik agar menyampaikan data pada rapat pleno triwulan berikutnya, sehingga kualitas data pemilih dapat terus terjaga dan menjadi bagian dari pengawasan yang akuntabel," jelas Amirrudin.

Pada sesi materi berikutnya, Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Riau, Rizki Kurniawan, memberikan penguatan mengenai pentingnya dokumentasi hasil pengawasan sebagai bagian dari proses evaluasi. Menurutnya, seluruh tahapan pengawasan harus terdokumentasi secara lengkap, mulai dari pelaksanaan pleno PDPB Triwulan I dan Triwulan II, penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), hingga hasil pencocokan dan penelitian terbatas (Coktas) di lapangan.

"Kita perlu memastikan setiap hasil pengawasan terdokumentasi dengan baik, mulai dari histori pelaksanaan pleno PDPB Triwulan I dan Triwulan II, penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), hingga hasil pencocokan dan penelitian terbatas (Coktas) di lapangan. Seluruh temuan dan hasil pengawasan tersebut harus disampaikan secara komprehensif sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ke depan," ungkap Rizki.

Melalui kegiatan evaluasi ini, Bawaslu Kota Pekanbaru berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan melalui penguatan koordinasi, peningkatan kualitas dokumentasi hasil pengawasan, serta optimalisasi sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai salah satu fondasi penting dalam penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas.