Pastikan Akurasi Data Pemilih, Bawaslu Pekanbaru Awasi Koordinasi PDPB dengan Kodim 0301

Pekanbaru – Bawaslu Kota Pekanbaru bersama KPU Kota Pekanbaru melaksanakan koordinasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan Kodim 0301/Pekanbaru sebagai bagian dari upaya memastikan akurasi dan validitas data pemilih di luar tahapan pemilu, Kamis (26/02/2026).

Koordinasi tersebut dilakukan melalui pertemuan dengan Komandan Kodim 0301/Pekanbaru, Ikhsanuddin, beserta jajaran. Agenda utama dalam kegiatan ini adalah pengawasan terhadap proses permintaan data pensiunan anggota TNI yang berada di bawah naungan Kodim 0301/Pekanbaru, yang menjadi salah satu elemen penting dalam pembaruan data pemilih secara berkelanjutan.

Dalam keterangan yang dihimpun oleh Staf Humas Bawaslu Kota Pekanbaru dari narasumber Reni Purba dan Taufik Hidayat selaku Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru, disampaikan bahwa pengawasan PDPB merupakan bagian dari mandat kelembagaan untuk menjaga kualitas daftar pemilih agar tetap mutakhir, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Reni Purba menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya difokuskan pada proses internal penyelenggara pemilu, tetapi juga mencakup koordinasi lintas instansi yang berkaitan dengan perubahan status pemilih.

“Data pemilih yang akurat membutuhkan dukungan serta keterbukaan dari berbagai pihak. Koordinasi dengan Kodim ini menjadi bagian dari upaya memastikan perubahan status pemilih, termasuk pensiunan TNI, tercatat dengan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Senada dengan itu, Taufik Hidayat menambahkan bahwa prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak pilih warga negara menjadi landasan utama dalam setiap proses pemutakhiran data.

“Kami memastikan proses koordinasi yang dilakukan berjalan sesuai prosedur, mengedepankan akurasi data, serta tetap menjaga hak konstitusional setiap warga negara,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara kolaboratif dan berkesinambungan. Sinergi antarinstansi diharapkan mampu meminimalisasi potensi kesalahan data serta memperkuat fondasi penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.