Sinergi Lintas Instansi, Bawaslu Awasi Koordinasi PDPB dengan Korem 031/Wirabima

Pekanbaru - Bawaslu Kota Pekanbaru bersama KPU Kota Pekanbaru melaksanakan koordinasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan Korem 031/Wirabima sebagai bagian dari upaya menjaga keakuratan dan validitas data pemilih di luar tahapan pemilu, Kamis (26/02/2026).

Dalam kegiatan tersebut, jajaran Bawaslu dan KPU Kota Pekanbaru diterima langsung oleh Komandan Korem 031/Wirabima, Agustatius Sitepu, beserta jajaran. Fokus pembahasan diarahkan pada mekanisme permintaan serta pemanfaatan data pensiunan anggota TNI yang berada di bawah naungan Korem 031/Wirabima, guna mendukung proses pembaruan data pemilih secara tepat dan akuntabel.

Dalam keterangan yang dihimpun oleh Staf Humas Bawaslu Kota Pekanbaru dari narasumber Reni Purba dan Taufik Hidayat selaku Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru, disampaikan bahwa pengawasan terhadap koordinasi ini merupakan bagian dari komitmen kelembagaan dalam memastikan setiap tahapan PDPB berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Reni Purba menyampaikan bahwa keterlibatan lintas instansi menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas daftar pemilih.

“Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak. Koordinasi dengan Korem 031/Wirabima ini penting untuk memastikan perubahan status pemilih, khususnya pensiunan TNI, tercatat secara benar sehingga hak pilih warga tetap terlindungi,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Taufik Hidayat menegaskan bahwa prinsip akurasi, kehati-hatian, dan akuntabilitas menjadi landasan dalam setiap proses pembaruan data pemilih.

“Kami memastikan proses koordinasi yang dilakukan KPU berjalan transparan dan sesuai prosedur, serta menjunjung tinggi perlindungan hak konstitusional setiap warga negara,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Pekanbaru kembali menegaskan komitmennya untuk mengawal pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dan kolaboratif. Sinergi antarinstansi diharapkan mampu meminimalkan potensi kesalahan data serta memperkuat fondasi penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.