Bawaslu Kota Pekanbaru Dukung Penguatan Kurikulum Ilmu Politik yang Responsif terhadap Dinamika Demokrasi

Pekanbaru - Bawaslu Kota Pekanbaru menghadiri kegiatan Workshop dan Roundtable Discussion yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau dengan tema “Menentukan Kekhususan dan Arah Kurikulum Program Studi Ilmu Politik”, Selasa (11/11/2025).

Kegiatan ini berlangsung di Laboratorium UPW FISIP Universitas Riau, dan dihadiri oleh Dekan FISIP Universitas Riau, Dr. Meyzi Handoko, M.Si, Tito Handoko, para dosen, akademisi, stakeholder, serta perwakilan lembaga penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu Kota Pekanbaru.

Partisipasi Bawaslu dalam kegiatan ini menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan ilmu politik yang relevan dengan kebutuhan praktik demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas.

Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru, Ferdy, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa dunia akademik dan lembaga penyelenggara Pemilu perlu membangun hubungan sinergis dalam memperkuat pendidikan politik dan tata kelola demokrasi di Indonesia.

“Kami memandang bahwa kurikulum ilmu politik perlu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan tantangan demokrasi saat ini. Mahasiswa tidak hanya perlu memahami teori politik, tetapi juga dibekali dengan pemahaman praktis tentang etika, integritas, dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu,” ujar Ferdy.

Ferdy menambahkan, kolaborasi antara kampus dan lembaga pengawas Pemilu seperti Bawaslu merupakan langkah strategis untuk memastikan ilmu politik tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi juga berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru, Reni Purba, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menekankan pentingnya memasukkan nilai-nilai pengawasan dan partisipasi publik ke dalam kurikulum ilmu politik.

“Mahasiswa harus dilatih untuk memahami pentingnya peran pengawasan dalam menjaga keadilan Pemilu. Nilai-nilai seperti keterbukaan, integritas, dan partisipasi aktif perlu ditanamkan sejak dini agar mereka menjadi bagian dari masyarakat politik yang kritis dan bertanggung jawab,” jelas Reni.

Kegiatan workshop dan diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan arah baru dalam penyusunan kurikulum Ilmu Politik yang adaptif terhadap perkembangan demokrasi, teknologi informasi, serta dinamika kelembagaan politik di Indonesia.

Melalui partisipasinya, Bawaslu Kota Pekanbaru berharap kolaborasi dengan dunia akademik dapat terus berlanjut, terutama dalam bidang pendidikan politik, riset, dan penguatan kapasitas generasi muda agar mampu menjadi pelopor demokrasi yang berintegritas.

“Kampus adalah ruang lahirnya calon pemimpin dan penggerak bangsa. Jika nilai-nilai demokrasi ditanamkan dengan baik di dunia akademik, maka kita sedang menyiapkan masa depan politik Indonesia yang lebih beretika dan transparan,” tutup Ferdy.