Bawaslu Kota Pekanbaru Ikuti Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Perempuan Pengawas Pemilu untuk Wujudkan Pemilu Inklusif dan Anti-Kekerasan

Pekanbaru - Bawaslu Kota Pekanbaru mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Perempuan Pengawas Pemilihan Umum dan Masyarakat Sipil dalam rangka mewujudkan ekosistem Pemilu yang inklusif, anti-kekerasan, dan berbasis transformasi digital. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 22–23 Desember 2025 dan menjadi forum strategis dalam penguatan peran perempuan pada pengawasan Pemilu.

Bawaslu Kota Pekanbaru diwakili oleh Reni Purba, Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H). Keikutsertaan ini merupakan bagian dari komitmen Bawaslu Kota Pekanbaru dalam mendorong pengawasan Pemilu yang berkeadilan gender serta memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil.

Reni Purba menegaskan bahwa penguatan peran perempuan pengawas Pemilu merupakan langkah penting dalam menciptakan proses demokrasi yang adil dan inklusif. Menurutnya, perempuan pengawas memiliki kontribusi strategis dalam memastikan seluruh tahapan Pemilu berjalan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

“Perempuan pengawas Pemilu memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pengawasan berjalan secara inklusif dan berperspektif gender. Kehadiran perempuan dalam pengawasan mampu memperkuat upaya pencegahan terhadap kekerasan serta praktik diskriminatif dalam setiap tahapan Pemilu,” ujar Reni.

Rapat koordinasi dan konsolidasi ini juga menekankan pentingnya pemanfaatan transformasi digital dalam mendukung pengawasan Pemilu yang adaptif dan responsif. Melalui penguatan kapasitas serta kolaborasi lintas sektor, diharapkan pengawasan Pemilu dapat menjangkau lebih luas dan dilaksanakan secara lebih efektif.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyampaikan bahwa perempuan pengawas Pemilu memiliki kepekaan tinggi dalam mengidentifikasi potensi kekerasan, diskriminasi, serta hambatan akses yang kerap dialami perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.

“Pengawasan Pemilu yang berperspektif gender berkontribusi langsung pada perluasan akses dan partisipasi yang setara, termasuk bagi perempuan dan penyandang disabilitas,” kata Arifah.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam mewujudkan Pemilu yang inklusif, berkeadilan gender, dan bebas dari kekerasan. Ia menekankan bahwa prinsip kesetaraan dan perlindungan harus menjadi dasar dalam setiap tahapan Pemilu.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Bawaslu Kota Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan Pemilu yang inklusif, responsif terhadap isu gender, serta adaptif terhadap transformasi digital, guna mendukung terwujudnya Pemilu yang demokratis, berintegritas, dan bermartabat.