Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Membelajarkan: Mengawal Integritas Pemilu di Tengah Perkembangan Teknologi

Bawaslu Membelajarkan: Mengawal Integritas Pemilu di Tengah Perkembangan Teknologi

Bawaslu Membelajarkan: Mengawal Integritas Pemilu di Tengah Perkembangan Teknologi.

Pekanbaru - Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menghadirkan tantangan baru dalam menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu. Untuk memperkuat kapasitas pengawasan menghadapi perkembangan tersebut, Bawaslu Kota Pekanbaru mengikuti kegiatan Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 yang membahas transformasi digital dan integritas ruang digital dalam Pemilu, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu RI ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting. Mengangkat tema “Transformasi Digital Pemilu dan Pengawasan Berbasis Teknologi” serta “Disinformasi dan Integritas Ruang Digital dalam Pemilu: Operasi Pengaruh, AI Generatif, dan Strategi Pengawasan”, kegiatan menghadirkan Khoirunnisa Nur Agustyati, S.Sos., M.I.P. dan Dr. Hurriyah, Direktur Eksekutif PUSKAPOL UI, sebagai narasumber.

Dalam pemaparannya, Khoirunnisa Nur Agustyati menjelaskan bahwa transformasi digital telah mengubah pola komunikasi dan penyebaran informasi dalam penyelenggaraan Pemilu. Teknologi memang memudahkan masyarakat memperoleh informasi kepemiluan, tetapi perkembangan AI juga membuka peluang penyalahgunaan, seperti pembuatan konten deepfake, penggunaan jaringan bot otomatis, dan micro-targeting pemilih. Berbagai praktik tersebut dapat memengaruhi persepsi masyarakat apabila tidak disikapi secara kritis.

Ia juga menjelaskan bahwa konten deepfake dapat memanipulasi wajah, suara, maupun video seseorang sehingga tampak seolah-olah melakukan atau menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Sementara itu, jaringan bot dapat menciptakan interaksi digital secara masif dan membentuk kesan dukungan atau penolakan publik yang belum tentu mencerminkan pendapat masyarakat sebenarnya. Pemanfaatan data untuk menyampaikan pesan politik kepada kelompok pemilih tertentu juga perlu diawasi agar tidak dilakukan secara manipulatif dan tidak transparan.

Selain ancaman manipulasi informasi, keterbukaan data kepemiluan turut menjadi perhatian. Data terbuka dapat dimanfaatkan masyarakat, akademisi, jurnalis, dan kelompok masyarakat sipil untuk melakukan analisis serta pemantauan terhadap proses Pemilu. Namun, keterbukaan tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan data pribadi pemilih, keamanan sistem, serta pengaturan akses dan penggunaan data yang jelas.

Pada materi berikutnya, Dr. Hurriyah menekankan bahwa integritas Pemilu di era digital tidak hanya ditentukan oleh kejujuran proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, tetapi juga oleh kualitas informasi yang diterima masyarakat. Ia menguraikan tiga dimensi integritas Pemilu, yaitu integritas prosedural, integritas kompetisi, dan integritas pilihan. Disinformasi dapat dimanfaatkan untuk membentuk preferensi politik, memperbesar polarisasi, menurunkan partisipasi masyarakat, hingga merusak kepercayaan publik terhadap peserta, penyelenggara, tahapan, maupun hasil Pemilu.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pengawasan digital perlu memperhatikan keadilan kompetisi, kebebasan pemilih, integritas institusi, dan akuntabilitas para aktor. Upaya pengawasan juga perlu dilakukan secara transparan, proporsional, independen, dan akuntabel tanpa mengarah pada pengendalian opini atau pembatasan kebebasan berpendapat. Kegiatan ini diikuti oleh Ferdy, S.IP., Misbah Ibrahim, S.H., Reni Purba, S.Pd., Raja Inal Dalimunthe, S.H., dan Taufik Hidayat, S.I.Kom. Melalui kegiatan ini, jajaran Bawaslu Kota Pekanbaru diharapkan semakin siap menghadapi tantangan pengawasan di ruang digital serta memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem informasi yang sehat, demokratis, dan berintegritas.

Penulis: Nazilah Rahmah

Editor: Humas Bawaslu Kota Pekanbaru