Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Bahas Tantangan Politik Uang dalam Demokrasi

Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Bahas Tantangan Politik Uang dalam Demokrasi

Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Bahas Tantangan Politik Uang dalam Demokrasi.

Pekanbaru - Bawaslu Kota Pekanbaru mengikuti kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 dengan tema “Politik Uang, Klientelisme, dan Politisasi Bantuan Sosial” yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu RI secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini menghadirkan Adi Prayitno, Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, sebagai narasumber, Kamis (19/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, dibahas bahwa politik uang dan klientelisme elektoral masih menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan demokrasi. Praktik politik uang tidak hanya berbentuk pemberian uang tunai, tetapi juga dapat berupa sembako, bantuan logistik, hadiah, maupun bentuk pemberian lainnya yang bertujuan memengaruhi pilihan politik masyarakat. Praktik tersebut berpotensi merusak kualitas demokrasi dan mengurangi kemandirian pemilih dalam menentukan pilihan.

Materi juga mengulas klientelisme elektoral sebagai hubungan transaksional antara calon atau aktor politik dengan masyarakat melalui pemberian keuntungan tertentu. Kedekatan calon dengan masyarakat dan kepedulian sosial pada dasarnya merupakan hal positif. Namun, hal tersebut dapat bergeser menjadi praktik klientelisme apabila pemberian bantuan dimanfaatkan untuk memperoleh dukungan politik.

Selain itu, dibahas mengenai politisasi bantuan sosial, yaitu ketika bantuan yang semestinya disalurkan berdasarkan kebutuhan dan ketentuan program kesejahteraan justru dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral. Meski demikian, tidak setiap penyaluran bantuan sosial dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu. Penilaiannya perlu memperhatikan tujuan, waktu, mekanisme, pihak yang terlibat, serta ada atau tidaknya upaya untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam materi tersebut adalah masih adanya toleransi masyarakat terhadap praktik politik uang. Berdasarkan data survei yang dipaparkan, sebanyak 69,8 persen responden menerima pemberian uang dalam konteks pertanyaan mengenai sikap terhadap politik uang. Temuan ini menjadi pengingat bahwa pencegahan tidak hanya menyasar pihak yang memberikan, tetapi juga perlu membangun kesadaran masyarakat agar tidak menormalisasi praktik politik transaksional.

Untuk mencegah praktik tersebut, diperlukan langkah berkelanjutan melalui pendidikan politik, penguatan pengawasan partisipatif, sosialisasi kepada peserta pemilu, serta pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial agar sesuai ketentuan dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral. Masyarakat juga perlu didorong untuk memilih berdasarkan visi, misi, program, rekam jejak, dan kapasitas calon, bukan karena pemberian materi.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Pekanbaru diharapkan semakin memperkuat pemahaman dan kapasitas pengawasan dalam menghadapi persoalan politik uang, klientelisme, dan politisasi bantuan sosial. Upaya menjaga demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, karena suara rakyat merupakan kedaulatan yang harus dijaga, bukan komoditas yang diperjualbelikan.

Penulis/editor: Humas Bawaslu Kota Pekanbaru