Bawaslu Pekanbaru Dalami Pengawasan Kampanye dan Dana Kampanye melalui Bawaslu Membelajarkan

Pekanbaru - Bawaslu Kota Pekanbaru mengikuti kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 dengan tema “Verifikasi Peserta Pemilu, Kampanye, dan Dana Kampanye”. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu RI tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (9/11/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pimpinan Bawaslu Kota Pekanbaru, yakni Ferdy, S.IP., Misbah Ibrahim, S.H., Reni Purba, S.Pd., Raja Inal Dalimunthe, S.H., dan Taufik Hidayat, S.I.Kom. Materi pembelajaran disampaikan oleh Dr. rer.pol. Mada Sukmajati, M.PP., dan Ida Budhiati yang membahas berbagai aspek strategis dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu.

Dalam pemaparannya, narasumber mengulas sejumlah isu penting, mulai dari kerangka hukum dan teknis pelaksanaan kampanye, netralitas pejabat negara dan aparatur sipil negara (ASN), penanganan praktik politik uang, hingga transparansi dan akuntabilitas dana kampanye. Pembahasan tersebut memberikan pemahaman bahwa pengawasan pemilu perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dengan melihat pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga memperhatikan praktik yang berlangsung di lapangan.

Pengawasan dana kampanye menjadi salah satu perhatian penting, khususnya dalam memastikan kesesuaian antara laporan resmi dan aktivitas kampanye yang sebenarnya. Aspek yang perlu dicermati meliputi sumber penerimaan, pola pengeluaran, serta kemungkinan penggunaan pihak ketiga dalam kegiatan kampanye. Hal ini diperlukan untuk mendorong transparansi dan mencegah praktik yang dapat merugikan keadilan kompetisi antarpeserta pemilu.

Materi juga menyoroti tantangan pengawasan di ruang digital, seperti penyebaran hoaks, penggunaan buzzer, serta potensi penyalahgunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dan teknologi deepfake dalam aktivitas politik. Perkembangan tersebut menuntut pengawas pemilu untuk meningkatkan kemampuan dalam mengenali, menelusuri, dan mendokumentasikan dugaan pelanggaran yang terjadi melalui berbagai platform digital.

Selain itu, netralitas ASN dan larangan penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik turut menjadi pembahasan. Penggunaan sumber daya negara dalam aktivitas politik dapat mengganggu kesetaraan kompetisi antarpeserta pemilu. Karena itu, pengawasan perlu dilakukan secara cermat agar seluruh peserta memperoleh kesempatan yang setara dalam kontestasi demokrasi.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Pekanbaru diharapkan semakin memperkuat pemahaman terhadap regulasi dan dinamika pengawasan verifikasi peserta pemilu, kampanye, serta dana kampanye. Penguatan kapasitas tersebut menjadi bekal untuk menghadapi tantangan pengawasan ke depan, sekaligus mendorong pengawasan yang lebih substantif, adaptif, dan berbasis data demi terwujudnya proses demokrasi yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.