Bawaslu Pekanbaru Tingkatkan Kapasitas Pengawasan melalui Materi Tata Kelola Logistik Pemilu

Pekanbaru - Bawaslu Kota Pekanbaru mengikuti kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 dengan tema “Tata Kelola Logistik Pemilu dan Manajemen Risiko”. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu RI tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (9/11/2026).

Pada sesi kedua, materi disampaikan oleh Pramono U. Tanthowi, Anggota KPU RI Periode 2017–2022. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa logistik merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemilu karena menjadi sarana untuk mengonversi suara rakyat menjadi kursi. Dengan demikian, pengelolaan logistik tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis, tetapi juga berhubungan langsung dengan perlindungan hak pilih dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Materi tersebut menguraikan bahwa pengelolaan logistik pemilu mencakup rangkaian proses yang panjang, mulai dari perencanaan kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis, pengadaan dan pencetakan, penerimaan barang, penyortiran, pelipatan, pengepakan, hingga pendistribusian ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Seluruh tahapan perlu memenuhi tujuh prinsip, yaitu tepat prosedur, tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Dalam prosesnya, terdapat sejumlah potensi kerawanan yang perlu menjadi perhatian pengawas pemilu. Di antaranya keterbatasan kapasitas penyedia, ketidakakuratan data pemilih yang berdampak pada kebutuhan surat suara, ketidaksesuaian spesifikasi hasil produksi, serta kendala distribusi akibat kondisi geografis dan cuaca. Risiko lainnya meliputi kesalahan penyortiran, tertukarnya surat suara antar-daerah pemilihan, hingga keterlambatan pengiriman yang dapat menghambat kesiapan pemungutan suara.

Untuk mengantisipasi berbagai kerawanan tersebut, pengawasan perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga logistik tiba di TPS. Beberapa langkah yang dibahas meliputi penguatan akses terhadap Sistem Informasi Logistik (SILOG), permintaan data pengadaan dan jadwal distribusi secara tertulis, audit kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, serta pengawasan langsung di lokasi produksi, penyortiran, dan pelipatan surat suara.

Pemanfaatan teknologi dan koordinasi lintas lembaga juga menjadi bagian penting dalam mitigasi risiko logistik. Koordinasi dengan BMKG diperlukan untuk memperoleh informasi cuaca sebagai bahan pertimbangan distribusi, sedangkan kerja sama dengan aparat keamanan, termasuk kepolisian dan Gakkumdu, dapat mendukung pengamanan logistik terutama di wilayah rawan konflik maupun daerah dengan tantangan geografis.

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Bawaslu Kota Pekanbaru, yakni Ferdy, S.IP., Misbah Ibrahim, S.H., Reni Purba, S.Pd., Raja Inal Dalimunthe, S.H., dan Taufik Hidayat, S.I.Kom. Melalui pendalaman materi ini, Bawaslu Kota Pekanbaru diharapkan semakin memperkuat kapasitas dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi kerawanan logistik. Pengawasan yang terencana, berbasis data, dan didukung koordinasi lintas lembaga menjadi bagian penting untuk memastikan tata kelola logistik berlangsung transparan, akuntabel, serta mendukung kelancaran pemilu dan perlindungan hak pilih masyarakat.