Fokus pada Kepastian Hukum, Bawaslu Pekanbaru Dalami Penanganan Pelanggaran Administratif
|
Pekanbaru - Bawaslu Kota Pekanbaru terus memperkuat kapasitas jajaran dalam memahami penegakan hukum Pemilu melalui kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 bertema “Penegakan Hukum, Electoral Justice, dan Tata Kelola Kelembagaan Bawaslu”. Kegiatan yang diselenggarakan Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu RI tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (18/11/2026).
Sesi pertama menghadirkan Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai narasumber yang membahas titik rawan penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa pengalaman penanganan pelanggaran administratif pada Pemilu 2019 dan 2024 perlu menjadi bahan evaluasi. Perbedaan jumlah perkara pada kedua penyelenggaraan tersebut tidak dapat langsung dimaknai sebagai peningkatan atau penurunan kualitas penegakan hukum, tetapi perlu dilihat dari perubahan regulasi, sistem deteksi dan pelaporan, klasifikasi perkara, serta praktik penanganan dan pencegahannya.
Materi tersebut menguraikan lima titik rawan yang perlu menjadi perhatian Bawaslu. Pertama, penerimaan dan registrasi laporan dengan memastikan persyaratan formal dan materiel terpenuhi serta memberikan alasan hukum yang jelas atas keputusan registrasi maupun tidak diregistrasikannya laporan. Kedua, ketepatan menentukan kualifikasi pelanggaran, baik pelanggaran administratif, sengketa proses, tindak pidana Pemilu, maupun pelanggaran kode etik, sehingga setiap perkara ditangani melalui mekanisme yang tepat.
Ketiga, tahap pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang relevan dengan unsur pelanggaran yang didalilkan. Banyaknya dokumen tidak selalu menunjukkan kuatnya pembuktian, sehingga setiap alat bukti perlu diuji melalui keterangan pihak, saksi, ahli, surat, maupun dokumen elektronik. Keempat, penyusunan putusan harus dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan fakta, norma hukum, pertimbangan, dan amar putusan yang jelas agar pihak terkait memahami kewajiban serta batas waktu pelaksanaannya.
Kelima, pelaksanaan putusan menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan setelah putusan dibacakan. Berdasarkan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu paling lama tiga hari kerja sejak putusan dibacakan. Oleh karena itu, Bawaslu perlu melakukan pengawasan dan verifikasi untuk memastikan tindak lanjut dilaksanakan sesuai dengan amar putusan.
Peserta juga memperoleh pemahaman mengenai mekanisme pemeriksaan biasa, acara cepat, dan koreksi putusan. Pembelajaran dari kasus penanganan pelanggaran administratif di Baubau pada Pemilu 2019 dan Boyolali pada Pemilu 2024 turut menjadi contoh pentingnya ketepatan prosedur dan tindak lanjut putusan. Dalam hal ini, Bawaslu memiliki kewenangan menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran administratif, sedangkan KPU berkewajiban menindaklanjuti putusan tersebut.
Bawaslu Kota Pekanbaru mengikuti kegiatan ini melalui keikutsertaan Ferdy, S.IP., Misbah Ibrahim, S.H., Reni Purba, S.Pd., Raja Inal Dalimunthe, S.H., dan Taufik Hidayat, S.I.Kom. Melalui pendalaman materi ini, jajaran Bawaslu Kota Pekanbaru diharapkan semakin cermat dalam menangani dugaan pelanggaran administratif Pemilu. Kualitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang ditangani, tetapi juga dari ketepatan prosedur, kekuatan pembuktian, kejelasan putusan, serta efektivitas pelaksanaannya demi mewujudkan penegakan hukum Pemilu yang profesional, imparsial, transparan, dan memberikan kepastian hukum.
Penulis: Nazilah Rahmah
Editor: Humas Bawaslu Kota Pekanbaru