Lompat ke isi utama

Berita

Lindungi Hak Politik Semua Warga, Bawaslu Pekanbaru Ikuti Pendalaman Materi Bawaslu Membelajarkan

Bawaslu Pekanbaru Perluas Pemahaman tentang HAM dalam Pengawasan Pemilu

Bawaslu Pekanbaru Perluas Pemahaman tentang HAM dalam Pengawasan Pemilu.

Pekanbaru — Bawaslu Kota Pekanbaru mengikuti kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu RI. Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting ini menghadirkan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, Anis Hidayah, sebagai narasumber dengan materi perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya bagi kelompok rentan dan pekerja migran Indonesia, Senin (16/11/2026).

Dalam pemaparannya, Anis Hidayah menjelaskan bahwa pemilu demokratis tidak hanya menjamin hak warga negara untuk memilih dan dipilih, tetapi juga harus memberikan kesempatan yang setara bagi setiap orang untuk berpartisipasi tanpa diskriminasi. Prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia perlu diterapkan dalam seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendataan pemilih, sosialisasi, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pemenuhan hak politik kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, perempuan, masyarakat adat, pekerja migran, lanjut usia, dan kelompok marginal lainnya. Keterbatasan aksesibilitas, persoalan administrasi kependudukan, serta minimnya informasi kepemiluan masih dapat menjadi hambatan bagi kelompok tersebut dalam menggunakan hak konstitusionalnya.

Pembahasan juga menyoroti pelaksanaan pemilu di luar negeri yang memiliki tantangan tersendiri karena kondisi geografis, sosial, dan pekerjaan warga negara Indonesia yang tersebar di berbagai negara. Pada Pemilu 2024, pemungutan suara bagi pemilih luar negeri dilaksanakan melalui tiga mekanisme, yaitu Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), Kotak Suara Keliling (KSK), dan metode pos.

Dalam pelaksanaannya, pekerja migran Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, antara lain persoalan pendataan pemilih, keterbatasan akses informasi, serta kesulitan memperoleh izin dari pemberi kerja untuk menggunakan hak pilih. Selain itu, pemungutan suara melalui KSK dan pos juga memiliki potensi kerawanan, seperti distribusi surat suara yang tidak terpantau, mobilisasi pemilih, dan lemahnya pengawasan terhadap proses pemungutan suara.

Menghadapi tantangan tersebut, Bawaslu memiliki peran strategis dalam memastikan pengawasan setiap tahapan pemilu berjalan transparan dan partisipatif. Pengawasan perlu melibatkan kelompok marginal, kelompok rentan, masyarakat sipil, dan organisasi masyarakat, serta ditingkatkan pada wilayah yang berpotensi rawan, termasuk kawasan perkebunan, pertambangan, pabrik, dan wilayah perbatasan negara. Perlindungan hak pilih juga harus didukung dengan akses yang setara terhadap informasi, pendataan, fasilitas, dan mekanisme pemungutan suara sesuai kebutuhan setiap warga negara.

Bawaslu Kota Pekanbaru dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Ferdy, S.IP., Misbah Ibrahim, S.H., Reni Purba, S.Pd., Raja Inal Dalimunthe, S.H., dan Taufik Hidayat, S.I.Kom. Keikutsertaan jajaran Bawaslu Kota Pekanbaru menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman mengenai perlindungan HAM dalam pengawasan pemilu, khususnya untuk memastikan hak politik seluruh warga negara terpenuhi tanpa diskriminasi. Melalui pendalaman materi ini, diharapkan perspektif pengawasan yang inklusif semakin kuat sehingga setiap warga negara memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam demokrasi.

Penulis: Nazilah Rahmah

Editor: Humas Bawaslu Kota Pekanbaru