Lompat ke isi utama

Berita

Wujudkan Demokrasi Berintegritas, Bawaslu Kota Pekanbaru Ikuti Pembelajaran Daring Puslitbangdiklat Bawaslu RI

Bawaslu Pekanbaru Komitmen Perkuat Pengawasan Preventif Terkait Kerawanan Netralitas Aparatur Negara

Bawaslu Pekanbaru Komitmen Perkuat Pengawasan Preventif Terkait Kerawanan Netralitas Aparatur Negara.

Pekanbaru - Bawaslu Kota Pekanbaru terus berkomitmen meningkatkan kapasitas kelembagaan demi mengawal proses demokrasi yang bersih dan berintegritas. Salah satu langkah nyata tersebut diwujudkan dengan mengikuti kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi bertajuk "Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026" secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan nasional ini diselenggarakan oleh Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu RI dengan mengangkat fokus utama mengenai netralitas aparatur dan penyalahgunaan wewenang, Senin (16/11/2026).

Penyelenggaraan forum ini menghadirkan dua narasumber terkemuka di bidang tata kelola pemerintahan dan politik, yakni Prof. Agus Pramusinto dari Universitas Gadjah Mada (UGM) serta Prof. R. Siti Zuhro, M.A., Ph.D. dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kehadiran kedua pakar tersebut memberikan wawasan mendalam terkait berbagai tantangan krusial dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa, serta lurah, sekaligus mengantisipasi potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah.

Dalam pemaparannya, Prof. R. Siti Zuhro menyoroti secara tajam persoalan politisasi birokrasi, instrumentalisasi pemerintahan desa, serta pemanfaatan sumber daya milik pemerintah untuk kepentingan elektoral tertentu. Ia menegaskan bahwa kepala desa dan lurah memegang posisi yang sangat strategis di tengah masyarakat berkat kedekatan emosional serta akses langsung terhadap pelayanan administrasi dan program bantuan. Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi titik rawan apabila disalahgunakan untuk memobilisasi atau memengaruhi pilihan politik warga.

Sementara itu, Prof. Agus Pramusinto memaparkan bahwa ruang lingkup pengawasan netralitas ASN tidak boleh sekadar berfokus pada pelanggaran yang tampak di permukaan, seperti kehadiran fisik dalam kampanye atau aktivitas menyukai dan membagikan konten politik di media sosial. Pengawasan yang komprehensif juga harus diarahkan pada penyalahgunaan jabatan dan kewenangan dalam proses pengambilan kebijakan, pengalokasian anggaran, pengelolaan program pemerintah, hingga pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.

Melalui pemaparan materi tersebut, jajaran Bawaslu memperoleh pemahaman yang semakin tajam mengenai beragam bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam proses elektoral. Praktik keberpihakan sering kali disamarkan melalui mutasi atau promosi jabatan bernuansa politis, distribusi bantuan sosial yang diskriminatif, penggunaan fasilitas negara, hingga mobilisasi warga melalui struktur pemerintahan lokal. Oleh karena itu, Bawaslu dituntut untuk senantiasa mencermati tujuan, prosedur, anggaran, waktu pelaksanaan, serta dampak dari suatu kebijakan pemerintah secara teliti.

Keikutsertaan Bawaslu Kota Pekanbaru dalam agenda strategis ini diwakili secara lengkap oleh pimpinan dan jajaran komisioner, yakni Ferdy, S.IP., Misbah Ibrahim, S.H., Reni Purba, S.Pd., Raja Inal Dalimunthe, S.H., dan Taufik Hidayat, S.I.Kom. Kehadiran para pimpinan lembaga pengawas pemilu di tingkat kota ini menegaskan keseriusan dalam memperkuat ketajaman analisis serta pola pengawasan di daerah. Penguatan sistem merit, perlindungan bagi ASN dari intervensi politik, serta koordinasi lintas lembaga turut menjadi catatan penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan konsisten.

Melalui kegiatan penguatan ini, Bawaslu Kota Pekanbaru optimis dapat terus mengoptimalkan metode pengawasan yang bersifat preventif, berbasis data, dan menyeluruh. Terwujudnya demokrasi yang berintegritas tidak hanya diukur dari kebebasan warga dalam menggunakan hak pilih, tetapi juga dari jaminan agar setiap masyarakat dapat menentukan pilihannya secara mandiri, tanpa tekanan, intimidasi, maupun intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.

Penulis: Nazilah Rahmah

Editor: Humas Bawaslu Kota Pekanbaru